Harison menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut dan mengakui masih banyak dinamika yang perlu diperbaiki di delapan kabupaten/kota wilayah Banten. Ia memastikan pihaknya siap menerima masukan untuk evaluasi kinerja.
Dalam pemaparan, Harison menjelaskan inovasi layanan melalui Kantor Virtual. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengurus permohonan, mengunggah dokumen, hingga melakukan pembayaran secara daring, bahkan dapat diakses dari luar negeri.
Sementara itu, Komisi II DPR RI memberikan sejumlah arahan strategis. Di antaranya percepatan penyelesaian berkas, pemberantasan mafia tanah melalui keamanan data digital, serta percepatan sertifikasi tanah wakaf untuk perlindungan aset keagamaan.
Zulfikar menegaskan, sektor pertanahan menjadi prioritas nasional. Sinergi antarinstansi sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, mendukung investasi, dan menghasilkan rekomendasi perbaikan regulasi ke depannya. (Renita)
0 Komentar