Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia cenderung berorientasi darat (land-based) selama beberapa dekade. Pengabaian esensi maritim bukan hanya merusak potensi ekonomi, tetapi juga melemahkan jati diri bangsa yang berdasarkan semboyan Jalesveva Jayamahe. Bangsa yang melupakan akar baharinya akan kehilangan kompas strategis masa depan.
Potensi sumber daya kelautan yang melimpah belum dimanfaatkan secara optimal. Kelemahan menguasai ruang laut menyebabkan degradasi kedaulatan di wilayah perbatasan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hilangnya peluang ekonomi dari alur laut, serta ancaman asimetris yang luput pengawasan.
Strategi Penguatan Maritim
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
- Kesadaran Wilayah Maritim (Maritime Domain Awareness): Tingkatkan kemampuan deteksi dan identifikasi ancaman di jalur laut.
- Diplomasi Maritim: Perkuat posisi Indonesia di forum internasional untuk mengamankan kepentingan nasional.
- Kekuatan Terintegrasi: Sesuaikan pembangunan kekuatan TNI dengan visi Poros Maritim Dunia melalui modernisasi alutsista dan penguatan pangkalan strategis.
Peran Penting Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah memiliki peran krusial dalam akselerasi visi maritim dengan langkah berikut:
1. Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah
Implementasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) secara ketat, integrasikan dengan Rencana Wilayah Pertahanan, dan petakan titik labuh strategis yang berfungsi ekonomi sekaligus pangkalan keamanan. Tujuannya adalah memastikan investasi maritim berjalan bersama dengan pengamanan kedaulatan serta memberikan kepastian hukum bagi usaha.
2. Penguatan Infrastruktur Logistik
Bangun "wajah laut" melalui revitalisasi pelabuhan pengumpan, gudang pendingin, dan akses logistik yang mudah. Pengembangan sistem rantai dingin akan mencegah jatuhnya harga hasil laut dan menurunkan biaya logistik daerah.
3. Transformasi Ekonomi Berbasis Kelautan
Geser paradigma dari eksploitasi mentah ke industri pengolahan dengan memberikan insentif bagi usaha pengolahan hasil laut. Kembangkan juga pariwisata bahari berkelanjutan dan kearifan lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
4. Peningkatan Kualitas SDM Maritim
Berikan beasiswa spesifik bidang kelautan, perkuat SMK terkait, dan berikan pelatihan sertifikasi bagi nelayan. Kurikulum muatan lokal harus mencakup literasi maritim dan teknologi navigasi agar nelayan mampu beroperasi di ZEE dan ikut menjaga kedaulatan negara.
Wawasan Nusantara adalah mandat geopolitik untuk mengubah paradigma dari darat kembali ke maritim. Pemerintah Daerah harus memandang laut sebagai beranda depan, bukan halaman belakang. Keberhasilan visi Poros Maritim Dunia bergantung pada keberhasilan pembangunan maritim di setiap daerah, dengan semangat Jalesveva Jayamahe sebagai landasan.
Penulis:
Kolonel Laut E. Baratiku (Pemerhati Sejarah)
Jindar Muttaqin (Pengamat Kebijakan Strategis)
Andung Repriaso (Pengamat Budaya)
R.P.S Aji Waskita (Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jaya)
Ahmad Jayani, SH (Aktifis, Pemerhati Sosial)
0 Komentar