"Presiden Prabowo tidak mungkin main-main dengan hasil Pansel. Jangan sampai oknum di Istana mengubah rekomendasinya," tegas Koordinator Forum Jamsos KRH.HM.Jusuf Rizal. Pernyataan ini disampaikan terkait rumor oplosan nama dan dugaan pungutan uang hingga Rp10 milyar untuk calon Direksi atau Dewas.
Menurutnya, jika hasil rekomendasi diubah, itu merupakan pelanggaran hukum dan dapat digugat. Pansel dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P dan 105/P Tahun 2025, sehingga hasil rekomendasinya mutlak dan tidak bisa diotak-atik. "Jika ada operasi senyap, kami akan melakukan gugatan hukum karena Abuse of Power," jelas Jusuf Rizal.
Pansel telah mengusulkan nama-nama calon ke Presiden Prabowo. Untuk Dewas akan dipilih 7 orang profesional dari unsur pemerintah, pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat. Untuk Direksi juga akan dipilih 7 orang dari 14 nama terbaik yang sudah dirangking.
Jusuf Rizal menekankan bahwa Direksi dan Dewas BPJS perlu berkualitas karena mengurusi kepentingan masyarakat luas dan dana besar, seperti Rp860 triliun di BPJS Ketenagakerjaan. "Negara tidak bisa menyerahkan tanggung jawab kepada figur yang tidak memiliki kapasitas," ujarnya.
Forum Jamsos akan meminta penjelasan kepada Dirjen PHI Kemenaker Putri yang juga Ketua Pansel, serta Prof Nunung selaku Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
0 Komentar