Dalam kesempatan itu, Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Murti Utami mengatakan jika pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) tahun 2025 memiliki makna khusus. Menurutnya, pelaksanaan KKS tahun ini berbeda dari sebelumnya karena adanya sejumlah penyesuaian.
“Tahun ini cukup berbeda. Kita melakukan sejumlah penyesuaian sebagai respons atas dinamika global, arah pembangunan nasional, serta semangat transformasi kesehatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Murti menegaskan jika hasil verifikasi sepenuhnya menjadi kewenangan tim pusat. Ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk menerima hasil dengan lapang dada. “Kami berharap para tim verifikator tetap semangat dan selalu sehat dalam menjalani tahapan verifikasi dan untuk pemerintah daerah apapaun hasilnya saya harap bisa menerima dengan lapang dada,” imbuhnya.
Di sisi lain, Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat Provinsi Banten Andra Soni menyampaikan bahwa dari delapan kabupaten kota di Provinsi Banten, terdapat tiga kota yang terpilih untuk mengikuti verifikasi lanjutan KKS tahun 2025.
“Tiga kota yang kami usulkan adalah Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Saya optimistis ketiga kota ini mampu meraih penghargaan Swasti Saba sesuai kategorinya di tahun 2025 ini,” ujarnya.
Andra mengatakan ketiga kota tersebut dipilih karena memiliki berbagai keunggulan dalam penyelenggaraan program KKS. Ia menegaskan jika pihaknya akan terus mendorong sekaligus mengawal prosesnya hingga akhir.
“Atas nama Tim Pembina KKS Provinsi Banten, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota yang terpilih mewakili Provinsi Banten ke tingkat Nasional, Semoga capaian ini jadi motivasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan di masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo memaparkan berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Cilegon untuk mendukung terwujudnya kota sehat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pemanfaatan digitalisasi sebagai inovasi dalam pelayanan kesehatan.
“Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan,” ujarnya.
Fajar juga menyampaikan jika Pemerintah Kota Cilegon telah membentuk Kelompok Masyarakat di seluruh kelurahan. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran khusus untuk sektor kesehatan serta kegiatan mandatori pada bidang kesehatan di tingkat kelurahan.
“Langkah tersebut kami lakukan agar program kesehatan dapat berjalan secara optimal serta menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Dikatakan Fajar, Pemkot Cilegon juga telah menyediakan alokasi anggaran pembangunan sarana lingkungan sebesar Rp100 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) dimana dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas yang mendukung terciptanya lingkungan sehat, bersih, dan nyaman.
"Kita juga sudah membangun komitmen dengan para industri agar supaya dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah sebab kolaborasi dengan dunia industri dapat mempercepat realisasi program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan," ujarnya.
Selain itu, Fajar juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cilegon telah menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program edukasi serta pembentukan bank sampah di setiap kelurahan.
"Kita juga sudah mendorong masyarakat agar bisa berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Edukasi dan pembentukan bank sampah juga kita lakukan di setiap kelurahan. Hal itu kami lakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan," pungkasnya. (Rls/kom/lan/*)
0 Komentar