Melalui BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan di Kota Cilegon per-tahun 2024 berada di persentase 3,75%. Di mana angka ini menunjukkan penurunan dari tahun 2023 sbelumnya yang menyentuh 3,98%.
Kepala Dinsos Cilegon, Damanhuri, saat ditemui di kantornya pada Jum'at (22/8) membetulkan angka kemiskinan di Kota Cilegon sementara masih sebesar 3,75%, namun, belum dapat dipastikan ditahun 2025 angka ini stagnan, berkurang, ataupun naik.
“Tren angka kemiskinan sementara dari BPS kan 3,75%, ini ada penurunan dari yang sebelumnya 3,98%. Tapi data itu kan sifatnya fluktuasi, kalau di data kembali bisa juga naik atau turun,” ungkapnya.
Menurutnya, beberapa faktor dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada, seperti pekerjaan setelah lulus dari masa pendidikan, pengangguran dan pegawai dengan penghasilan rendah maupun tinggi pun mendasari indikator kemiskinan.
“Penyebabnya juga berbagai hal, salah satunya lulusan dari pendidikan, saat baru lulus diantaranya banyak yang menganggur ya, atau masyarakat yang berpenghasilan rendah sebesar Rp.500.000/bulan bahkan bisa dibawah itu, ya hal ini bisa jadi indikatornya,” tambahnya.
Melalui penuturan Kepala Dinsos Cilegon, pemerintah kota memiliki tiga program strategis dan unggulan, diantaranya sebagai berikut:
1. Program Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat (JSCB)
Program ini merupakan program unggulan rutin pemerintah Kota Cilegon melalui Dinsos yang sasarannya untuk lansia, janda, disabilitas, terlantar, dan yatim terlantar. Dengan bantuan uang sebesar Rp.1.000.000/perorang. Damanhuri menyebutkan rencana sasaran bantuan JSCB di tahun 2025 terdapat 1.991 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Namun, program ini belum tersalurkan pertahun 2025 dikarenakan anggaran yang masih dalam proses pencairan.
2. Bantuan Anak Yatim dan Anak Terlantar
Bantuan ini menyasar anak-anak yatim dan anak terlantar dengan indikator Desil 1 yaitu sangat miskin, pertahun 2025 terdapat jumlah penerima sebanyak 1.300 jiwa, sudah tersalurkan namun masih tersisa 961 orang yang masih tahap penyaluran. Dengan bantuan uang sebesar Rp.1.200.000/perorang.
3. Bantuan Santunan Kematian
Program santunan kematian ini disalurkan untuk masyarakat tidak mampu yang ditinggal mati oleh anggota kelurga, dengan mengajukan ke Dinas Sosial. Adapun syarat selain dari keluarga tidak mampu, pengajuan bantuan ini harus paling lambat 40 hari setelah anggota keluarga tersebut meninggal dunia. Besaran bantuan sejumlah Rp.2.000.000 bagi keluarga yang mengajukan.
Melalui 3 upaya tersebut, Damanhuri menegaskan bahwa, berbagai lapisan termasuk pemerintah daerah, industri atau perusahaan, dan masyarakat harus berkolaborasi, sebagai upaya menekan dan mengurangi indeks kemiskinan.
“Untuk mengurangi angka kemiskinan itu semua elemen harus bertanggungjawab, seperti pemerintah, dinas, perusahaan atau industri, dan masyarakat. Itu harus berkolaborasi, karena kemiskinan itu disebabkan salah satunya dari penghasilan” pungkasnya. (Wulan/MG)
0 Komentar