Dalam wawancaranya saat ditemui di kantor pada Rabu (20/8), Ketua Paguyuban Lurah yang kerap disapa Heru ini menegaskan bahwa keberadaan paguyuban lurah memiliki fungsi sebagai ruang koordinasi antar-lurah untuk menyikapi persoalan di wilayah masing-masing, dan membantu menyalurkan program serta kebijakan Wali Kota Cilegon.
“Jadi paguyuban kami setiap bulan mengadakan pertemuan untuk berdiskusi terkait keluh kesah masing-masing lurah, lalu program-program yang akan dilaksanakan, kita kumpul di Masigit. Tentu kami juga membantu kebijakan walikota untuk disosialisasikan, dan realisasikan” tegasnya.
Selain itu, ia juga menanggapi anggapan pasif dengan mengaitkannya dengan efisiensi anggaran, perannya yang menjadi ujung tombak dan ujung tombok pun disebutkan, meski kegiatannya kurang maksimal namun hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk melakukan program atau kegiatan yang wajib dilakukan.
“Memang, adanya anggaran efisiensi itu menjadi kendala bagi kami di tahun 2025 ini jujur kami tidak maksimal, namun selama kegiatan dan program yang ingin dilaksanakan masih bisa terjangkau ya kami lakukan. Jika ada hal yang sekiranya tidak perlu, atau meriah itu kami pangkas. Karena kami kan sebagai ujung tombak dan ujung tombok, karena harus menanggung berbagai persoalan di kelurahan” ungkapnya.
Heru pun turut menanggapi soal anggaran Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang hingga kini belum disalurkan. Menurutnya, hal ini memang menjadi perhatian, karena Pokmas adalah mitra penting kelurahan dalam melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Harapnya di bulan ke-8 ini bisa segara disalurkan.
“Nah, kalau anggaran Pokmas ini mudah-mudahan setelah bulan Agustus ini bisa cair. Karena Pokmas ini kan untuk kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat ya, supaya tidak menghambat, semoga bisa segera turun anggarannya” pungkas Heru. (Wulan/MG)
0 Komentar