CILEGON — Pemerintah Kota Cilegon terus memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dan kelompok rentan melalui pembiayaan APBD. Hingga saat ini, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah melampaui target tahun 2026.
Kepala Bidang Hubungan Industri Disnaker Cilegon, Faruk Oktavian, menyebut jumlah pekerja informal dan rentan yang telah terdaftar mencapai 15.955 orang, melampaui target Renstra sebanyak 11.000 peserta. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Peserta mencakup Ketua RT, RW, Linmas, kader, pemandi jenazah, pengemudi ojek online, nelayan, petani, serta kelompok pekerja rentan lainnya yang berisiko namun belum mampu membayar iuran secara mandiri. Perlindungan yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Disnaker kini sedang memverifikasi sekitar 5.000 calon peserta tambahan dari kelompok desil 1 hingga 4 di empat kecamatan: Cilegon, Jombang, Purwakarta, dan Cibeber. Proses ini diharapkan segera selesai agar lebih banyak pekerja dapat terlindungi.
Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp2,2 miliar. Pemkot juga sedang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai payung hukum yang lebih kuat untuk memperluas dan menjaga keberlanjutan program ini.
Iuran per bulannya terjangkau, yakni sekitar Rp16.800. Faruk berharap semakin banyak pekerja rentan dapat terlindungi, baik melalui dukungan pemerintah maupun keikutsertaan mandiri.(*)
0 Komentar