Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi dan penguatan sinergi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, Baznas, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Wali Kota Cilegon sekaligus Ketua TKPKD, Fajar Hadi Prabowo, mendorong forum ini bukan sekadar rapat koordinasi, melainkan menjadi ruang kerja bersama (working hub). Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan generasi muda diminta bergerak bersinergi. Fajar juga menekankan peran mahasiswa dan pemuda sebagai "radar" untuk memetakan kondisi nyata di lapangan.
Fajar meminta perangkat daerah, camat, dan lurah mengubah pendekatan dari sekadar memberi bantuan menjadi pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berkelanjutan. "Jangan anggap masyarakat objek bantuan. Yang utama adalah pemberdayaan, bukan sekadar bantuan," tegasnya. Seluruh pihak diharapkan rutin mengevaluasi dan memperkuat kolaborasi agar upaya pengentasan kemiskinan berdampak nyata.
Sementara itu, Kepala BAPPERIDA sekaligus Sekretaris TKPKD, Achmad Jubaedi, menyampaikan data BPS menunjukkan angka kemiskinan Cilegon turun dari 3,75% (2024) menjadi 3,44% pada 2025, menempati posisi kedua terendah se-Provinsi Banten. Meski begitu, capaian ini tidak boleh membuat pihak-pihak terkait berpuas diri, karena masih ada warga yang membutuhkan intervensi menyeluruh.(*)
0 Komentar