Hal ini disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Obligasi Daerah dalam Rapat Koordinasi Wilayah TPAKD di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (10/04/2026). Menurutnya, obligasi daerah dapat menjadi solusi pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar dan cepat, tanpa menunggu kemampuan APBD.
“Pembangunan harus cepat karena menyangkut kepentingan masyarakat. Obligasi daerah bisa jadi alternatif pembiayaan,” ujarnya.
Dimyati menjelaskan, penerapan obligasi harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah dan jangka waktu kepemimpinan. Pembangunan harus memberikan dampak ekonomi cepat agar pendapatan daerah meningkat. Ia mencontohkan, jalan yang tidak utuh dapat meningkatkan biaya logistik dan menghambat aktivitas ekonomi.
Ia mendorong Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu daerah awal yang menerapkannya, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan. “Dana akan dihitung secara cermat sesuai kemampuan masing-masing daerah,” ujarnya.
Kepala OJK Provinsi Banten Adi Dharma mengatakan, OJK mendukung penuh upaya ini. Pembiayaan tidak hanya harus bergantung pada perbankan, tetapi juga pasar modal dan industri jasa keuangan non-bank.
“Kami ingin memberikan pemahaman agar obligasi daerah menjadi alternatif pembiayaan,” katanya.
Adi menjelaskan, dana yang dihimpun melalui obligasi akan digunakan untuk proyek dan memberikan imbal hasil kepada investor. “Obligasi daerah diawasi ketat OJK, aman, dan memberikan bunga kompetitif,” pungkasnya. (Renita)
0 Komentar