Serang – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten tahun 2025 mencapai 77,25 poin, naik 0,90 poin atau 1,18 persen dari tahun 2024 (76,35 poin). Peningkatan didukung oleh semua dimensi penyusunnya, dengan Umur Harapan Hidup tumbuh 0,48 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 3,58 persen.
Anggota DPRD Banten Budi Prajogo menilai kenaikan tersebut bukti kebijakan Pemprov Banten tepat sasaran dan berubah signifikan bagi kualitas hidup masyarakat. "Banten tidak hanya melampaui target, tetapi juga menunjukkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan," ujarnya pada Kamis (16/04/2026).
Budi mengatakan capaian ini berasal dari sinergi kebijakan daerah dan pusat. Di daerah, program sekolah gratis SMA, SMK, dan SKh swasta yang digagas Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah membuka akses pendidikan lebih luas.
"Program ini mengurangi beban rumah tangga, sehingga anak-anak dari berbagai latar belakang punya kesempatan sama untuk sekolah," katanya. Dampak positifnya, RLS tahun 2025 mencapai 9,38 tahun (naik dari 9,05 tahun 2024), sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi 13,5 tahun.
"Kenaikan ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, komponen utama dalam perhitungan IPM," imbuhnya.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat memberikan penguatan signifikan pada kesehatan, ekonomi, dan pemerataan. "Anak-anak mendapatkan asupan gizi memadai, sehingga lebih sehat dan fokus belajar," kata Budi.
Program MBG juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok dari petani hingga UMKM. Dampaknya, Gini rasio Banten turun menjadi 0,312 pada 2025, menunjukkan kesenjangan pendapatan semakin kecil.
Budi melihat sinergi program sekolah gratis dan MBG menjadi kunci keberhasilan peningkatan IPM. "Pendidikan terjangkau dan gizi terjamin ciptakan generasi siap berkembang, sementara perputaran ekonomi memperkuat kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Ia berharap capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. "Peningkatan IPM bukan sekadar angka, melainkan bukti pembangunan inklusif melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi mampu ciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan," pungkasnya. (Renita)
0 Komentar