Dalam evaluasi kinerja, dia menekankan bahwa fokus utama bukan mengejar profit, melainkan memastikan kesehatan dan keberlanjutan lembaga tersebut sebagai fondasi pemulihan ekonomi masyarakat.
"Yang penting sekarang bukan bicara keuntungan dulu, tapi bagaimana lembaga ini sehat dan kuat. Kalau sudah sehat, baru bicara pengembangan," tegasnya.
Sejalan dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemkot Cilegon mendorong BPRS untuk menyalurkan pembiayaan berisiko minim, seperti kredit bagi ASN/PNS dengan sistem potong gaji. Langkah ini menjaga rasio kredit bermasalah tetap rendah dan memperbaiki stabilitas struktur keuangan lembaga.
Selain itu, Pemkot sedang mengkaji skema pembiayaan berbasis komunitas, termasuk mendukung pengurus RT/RW yang memiliki aktivitas UMKM agar mendapatkan akses permodalan yang mudah dan legal.
Robinsar menilai bahwa penguatan ekonomi harus dimulai dari tingkat dasar. "RT dan RW yang punya UMKM harus kita dorong. Secara ekonomi mereka meningkat, lembaga juga aman. Jadi sama-sama tumbuh," ujarnya.
Menurut dia, jika BPRS mampu memperkuat basis kredit berisiko rendah dan memperluas pembiayaan produktif, lembaga tersebut akan menjadi instrumen strategis bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Robinsar menegaskan bahwa BPRS bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga instrumen kebijakan ekonomi daerah.
Dengan pendekatan hati-hati, penguatan tata kelola, dan ekspansi kredit produktif yang terukur, Pemkot optimistis BPRS Cilegon Mandiri dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
"Kalau kita dorong dengan kebijakan yang tepat, BPRS ini bisa jadi tulang punggung ekonomi lokal. Yang penting sehat dulu, kuat dulu," pungkasnya.(*)
0 Komentar