CILEGON – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) Kota Cilegon 2026 telah dilaksanakan di beberapa wilayah. Usulan masyarakat mencakup perbaikan drainase, jalan lingkungan, hingga penambahan ruang kelas sekolah dasar.
Di Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, kegiatan digelar Senin (26/01/2026) dengan melibatkan pemerintah, OPD teknis, serta lembaga dan tokoh masyarakat. Lurah Firman Yudha Nugroho menyatakan aspirasi warga didominasi kebutuhan infrastruktur dasar.
"Usulan fisik antara lain perbaikan jalan lingkungan, penerangan jalan, paving block, tembok penahan tanah, drainase, normalisasi air, dan penanganan rumah tidak layak huni," katanya kepada Diskominfo Kota Cilegon pada Kamis (29/01/2026).
Masyarakat juga mengusulkan program nonfisik seperti alat kesehatan posyandu, makanan tambahan untuk cegah stunting, dan sarana penanggulangan bencana. Sektor pendidikan juga menjadi perhatian, terutama SDN Grogol 2 yang kekurangan ruang kelas sehingga belajar harus dibagi shift.
"Kami usulkan penambahan ruang kelas dengan konsep vertikal agar kebutuhan pendidikan terpenuhi," jelasnya.
Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas utama. Lurah Ali Wahdi mengatakan genangan air masih menjadi keluhan utama di wilayah rawan banjir.
"Penanganan yang diusulkan meliputi peninggian tembok penahan tanah di bantaran sungai, perbaikan drainase lingkungan, dan pemasangan drainase plat beton di muara air," tuturnya.
Musrenbangkel di sana juga mengusulkan peningkatan penerangan jalan, bantuan rumah tidak layak huni, serta renovasi SDN Kerenceng 2 dan SDN Citangkil Baru yang kondisinya perlu penanganan segera.
"Kondisi bangunan kedua sekolah tersebut butuh perhatian segera," katanya.
Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, juga telah melaksanakan Musrenbangkel awal pekan ini dengan partisipasi aktif masyarakat bersama TNI-Polri dan Anggota DPRD Kota Cilegon.
Lurah Nurul Hidayati menyebut musrenbangkel sebagai muara resmi penyerapan aspirasi masyarakat sesuai peraturan.
"Usulan masyarakat sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya drainase, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, dan rumah tidak layak huni," ujarnya.
Ia berharap usulan yang dihimpun dapat direalisasikan melalui berbagai sumber dana, mulai dari anggaran kelurahan, OPD, aspirasi Dewan, hingga ABPD Provinsi Banten dan APBN.
"Mudah-mudahan semua usulan bisa terealisasi," katanya.(*)
0 Komentar