Ketua Umum DPP KNPI, Dr. H. Ali Hanafiah, S.E., S.H., M.Si., menyampaikan himbauan agar seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tetap solid dan bersatu di bawah kepemimpinan yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Konflik internal ini bermula dari pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI di Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana Daud Gerung berhasil memenangkan proses tersebut melalui pleno yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan AD/ART. Namun,
Majelis Pemuda Indonesia (MPI), yang saat itu dipimpin oleh Dr. Ilyas Indra, mengadvokasi pelaksanaan Musda lanjutan, yang menghasilkan terpilihnya seorang kandidat lain. Musda lanjutan tersebut dibuka oleh Zulfikar sebagai ketua sidang.
Menanggapi situasi tersebut, DPP KNPI di bawah kepemimpinan Dr. H. Ali Hanafiah menilai bahwa langkah MPI telah melampaui batas kewenangannya. Sebagai respons, DPP KNPI melaksanakan pleno internal untuk melakukan pergantian kepemimpinan MPI.
Hasil pleno tersebut menetapkan Ibu Rani Fadh A Rafiq sebagai Ketua MPI yang baru, dengan tujuan memastikan kelancaran roda organisasi dan penegakan tata kelola yang baik.
Lebih lanjut, DPP KNPI menyatakan bahwa kongres yang diselenggarakan oleh pihak lain untuk membentuk DPP baru di Surabaya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Kongres tersebut hanya dihadiri oleh satu OKP nasional dan satu DPD yang dianggap ilegal karena tidak memiliki Surat Keputusan (SK) resmi.
"Kami menekankan pentingnya menjaga integritas organisasi melalui proses yang transparan dan sesuai aturan, demi kemajuan pemuda Indonesia secara keseluruhan," ujar Dr. H. Ali Hanafiah dalam pernyataannya.
Dalam konteks ini, Dr. H. Ali Hanafiah menegaskan posisinya sebagai Ketua Umum DPP KNPI yang sah, didukung oleh mekanisme organisasi yang telah teruji.
Beliau mengajak seluruh elemen KNPI, termasuk DPD dan OKP di berbagai tingkatan, untuk merapatkan barisan dan fokus pada agenda bersama.
"Mari kita perkuat solidaritas sebagai satu kesatuan yang utuh, menghindari perpecahan yang dapat melemahkan peran kita dalam membangun bangsa. Persatuan adalah kunci untuk mewujudkan visi pemuda yang mandiri, inovatif, dan berkontribusi positif bagi Indonesia," tambahnya dengan nada yang penuh harapan.
Selain itu, menurut Ali tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut sangat tidak etis. Dengan mengadakan kongres luar biasa secara tidak sah.
"Mereka mengadakan KLB dengan ugal-ugalan dan hanya diadakan dengan satu OKP dan satu DPD ilegal. Ditambah mereka mencalonkan karyawannya dari mantan ketua MPI, seakan-akan membuat KNPI menjadi sebuah perusahaan", tambahnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi KNPI untuk semakin memperkokoh fondasi organisasi, sambil terus mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional.
DPP KNPI berkomitmen untuk membuka dialog terbuka guna menyelesaikan isu internal secara damai dan konstruktif, demi menjaga marwah organisasi sebagai wadah pemersatu generasi muda. (Renita)
0 Komentar