Perwakilan Diskominfo, Wahyu Iskandar, menjelaskan dasar hukum pembentukan dinas sesuai Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 1 Tahun 2024 beserta tugas dan fungsinya. Ia juga menyampaikan pembaruan penting: mulai 2026, konsep SPBE berkembang menjadi Pemerintah Digital (PEMDI) yang lebih menekankan pemanfaatan data dan teknologi secara terintegrasi demi layanan yang berpusat pada masyarakat.
“Layanan harus lebih mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan warga. Teknologi tidak hanya mendigitalkan proses, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Wahyu.
Sejumlah inovasi diperkenalkan, antara lain Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta platform Cilegon Juare yang menyediakan CCTV, Wi-Fi publik, info harga bahan pokok, pengaduan daring, dan tombol darurat 112. Selain itu, tata kelola pemerintahan kini beralih ke SIAP Digital agar sistem berjalan tertata, terukur, dan aman. Kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR! juga diingatkan sebagai jalur resmi penyampaian aspirasi.
Kegiatan diisi diskusi interaktif yang membuka peluang penelitian bersama mahasiswa. Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dida Rahayu Yuliana, menyambut baik kunjungan ini dan berharap kerja sama berlanjut melalui Kuliah Kerja Praktik, magang, hingga penelitian bersama.
Diskominfo berharap civitas akademika dapat memahami arah kebijakan Pemerintah Digital sekaligus menjadi mitra aktif dalam mempercepat perubahan di Kota Cilegon.(*)
0 Komentar