Rizki menilai status definitif memberikan kewenangan yang lebih kuat bagi Sekda dalam menjalankan fungsi koordinasi. Sebelumnya, saat masih menjabat Pejabat Pelaksana, kewenangan belum berjalan secara penuh. Kini, diharapkan hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk pembahasan anggaran perubahan dan penyusunan APBD 2027.
DPRD juga mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja secara terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Sekda selaku koordinator birokrasi diharapkan mampu menyatukan seluruh program agar sumber daya dan kemampuan fiskal daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Di sisi lain, Rizki menyoroti kondisi fiskal daerah yang cukup ketat akibat pemotongan Transfer ke Daerah. Ia mendorong inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi sektor pajak, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang realisasinya dinilai belum maksimal.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan Sekda harus menjadi motor penggerak dan pelayanan masyarakat tanpa membedakan kelompok. Seluruh ASN diminta bersatu dalam satu pemikiran dan satu tujuan, menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Ahmad Aziz menyatakan komitmennya untuk menjaga kekompakan seluruh jajaran pemerintahan. "Seluruhnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk mewujudkan program prioritas Kota Cilegon," ujarnya. (*)
0 Komentar