Kepala BPK Perwakilan Banten, Firman Nurcahyadi mengapresiasi pemerintah daerah di Banten yang menjaga tata kelola keuangan akuntabel dan transparan. "Seluruh kabupaten/kota di Banten mendapatkan opini WTP untuk tahun 2025," ujarnya.
Menurut Firman, opini diberikan berdasarkan empat kriteria: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan peraturan, dan kecukupan pengungkapan informasi. "BPK memberikan penghargaan atas kerja keras, integritas, dan komitmen dalam mengelola keuangan daerah," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa rata-rata tindak lanjut rekomendasi BPK di Banten mencapai 85,54 persen, jauh di atas rata-rata nasional 75 persen. Kota Cilegon menempati posisi keempat dengan nilai yang sama.
Wali Kota Cilegon, Robinsar menyampaikan rasa syukur. Ia menyebut capaian WTP tahun ini menjadi bukti peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. "Tahun kemarin juga WTP, tetapi ada catatan defisit anggaran sekitar Rp125 miliar. Tahun ini Cilegon lebih baik," ujarnya.
Robinsar mengaku bersama Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo terus melakukan pembenahan dan sinergi dengan seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki temuan BPK. "Kami belajar dan evaluasi bersama Inspektorat, BPKPAD, Sekda, dan seluruh OPD agar sesuai harapan tim pemeriksa," katanya.
Ia mengapresiasi seluruh jajaran Pemkot Cilegon yang bekerja keras selama proses pemeriksaan. "Kami memonitor dokumen hingga larut malam untuk memastikan semuanya sesuai. Alhamdulillah dinilai lebih baik," ungkapnya.
Menurut Robinsar, WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi tanggung jawab kepada masyarakat. "WTP harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan terus evaluasi dan tindak lanjuti rekomendasi BPK agar ke depan lebih baik," tuturnya.
Ia mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung proses pemeriksaan. "Terima kasih kepada Sekda, Wakil Wali Kota, BPKPAD, Inspektur, dan seluruh kepala OPD. Semoga tahun depan Cilegon lebih baik lagi," pungkasnya.(*)
0 Komentar