"Kita terus suarakan dan proaktif mengingatkan terkait pemekaran ke pusat," ujarnya saat berdialog dengan Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/05/2026).
Sambil menunggu moratorium dibuka, Pemprov Banten fokus meningkatkan pelayanan dasar dan infrastruktur di Lebak Selatan. Beberapa program sudah diluncurkan, seperti RSUD Malingping dan Cilograng untuk kesehatan, serta anggaran untuk pembangunan jalan desa, irigasi, dan pendidikan gratis SMA, SMK, dan SKh swasta.
"Kita fokus pembangunan di Banten Selatan karena aksesibilitas harus ditingkatkan. Saat pemekaran dilakukan, kondisi layanan dan fasilitas sudah baik. Saya juga berencana bangun sekolah unggulan berbasis boarding school di sana," katanya.
Persyaratan administratif DOB Cilangkahan sudah terpenuhi hingga keluarnya Surat Amanat Presiden (Anpres). Pemprov Banten juga telah memasukkan rencana pemekaran ke dalam RPJMD.
"Kita tidak bisa berdiam diri. Bersama stakeholder dan masyarakat, kita harus terus mempersiapkan diri dan meminta masukan," ucapnya.
Ketua Bakor PKC Herry Djuhaeri mengapresiasi langkah Gubernur Andra Soni. Menurutnya, Cilangkahan layak dimekarkan karena wilayah luas dan memiliki potensi PAD yang besar.
"Insya Allah, kita akan lebih cepat mandiri jika menjadi kabupaten sendiri," katanya.
Wacana pemekaran Cilangkahan sudah ada sebelum Banten menjadi provinsi. Saat masih bagian Jawa Barat, muncul wacana pemekaran Kabupaten Malingping, namun kemudian didahulukan pembentukan Provinsi Banten. Setelah itu, daerah lain lebih dulu dimekarkan.
Herry berharap pemekaran bisa segera terwujud di era kepemimpinan Andra Soni. Sebelum menjabat gubernur, Andra sudah aktif memperjuangkan pemekaran dan beberapa kali memfasilitasi Bakor PKC bertemu dengan pimpinan DPR RI. (Renita)
0 Komentar