"Kita berharap orientasinya tetap sosial. Kalau mengarah ke bisnis, ini yang harus diwaspadai," kata Dimyati usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Program MBG di Aula DPUPR Provinsi Banten, KP3B Curug, Selasa (28/04/2026).
Program ini memiliki dampak positif dan perlu dukungan penuh dari semua pihak. Dimyati mendukung dan akan mengawasi agar program berjalan sesuai harapan Presiden. Ia juga menyatakan bahwa implementasi di beberapa lokasi sudah baik, jadi tidak boleh dianggap seluruh pelaksanaan kurang optimal.
Selain itu, ia mendorong pemetaan wilayah berbasis potensi, seperti sentra produksi sayuran atau peternakan di tingkat kecamatan untuk mendukung pasokan dan antisipasi inflasi. Namun, seluruh pelaksanaan harus mengacu pada standar gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Dadang Hendrayuda menyampaikan, MBG adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas sektor diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 dengan koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
"Kalau semua berpikir seperti itu, saya pikir hasilnya akan lebih optimal," ujarnya.
Di Banten, terdapat sekitar 1.084 SPPG yang beroperasi dan melayani kurang lebih 2,9 juta penerima manfaat. Dadang menekankan pentingnya pengawasan bersama agar program berjalan sesuai tujuan. Kualitas MBG ditentukan oleh standar dapur dan bahan baku yang memenuhi kriteria.
"Ini bukan hanya makan kenyang, tetapi makan bergizi. Karbohidrat, protein, dan serat harus dihitung sesuai standar," katanya.
Dadang juga menyampaikan perhatian khusus terhadap pengembangan 131 unit SPPG di wilayah 3T Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Wilayah tersebut menjadi prioritas karena jumlah penduduk dan cakupan penerima manfaat yang meliputi anak sekolah dan lansia.
"Harapannya, dengan dukungan pemerintah daerah, program ini dapat berjalan optimal, terjangkau, dan berkualitas," pungkasnya. (Renita)
0 Komentar