Tinawati mengatakan, database dari sensus diperlukan untuk mengambil kebijakan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi terkait dengan peran rumah tangga dan kontribusi perempuan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi penting karena bisa menjadi tolok ukur pemberdayaan perempuan ekonomi keluarga di Banten.
Ia menjelaskan, sensus ekonomi tidak berkaitan dengan penghasilan atau pajak penghasilan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. "Kami mengajak seluruh pelaku usaha, khususnya perempuan, untuk memberikan informasi yang akurat," ujarnya.
Sebagai Ketua TP PKK, Tinawati mengimbau kader PKK di seluruh tingkatan untuk berkolaborasi dengan BPS, mengedukasi, dan mengajak masyarakat berpartisipasi. "Data ini dapat diakses pemerintah pusat dan daerah untuk melihat perkembangan ekonomi di Banten," jelasnya.
Sementara itu, Yusniar Juliana menyampaikan, sensus ekonomi memberikan gambaran menyeluruh kondisi ekonomi masyarakat, termasuk pendidikan dan aspek lain untuk melihat kualitas penduduk Banten. Data yang dihasilkan sangat berguna untuk perumusan kebijakan, namun keberhasilannya tergantung pada partisipasi masyarakat.
Yusniar mengatakan, BPS menggandeng TP PKK karena memiliki jaringan luas hingga tingkat rumah tangga dan komunitas yang besar. Ia mengajak masyarakat untuk menerima petugas dengan baik dan memberikan jawaban jujur agar data akurat. Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan mulai 1 Mei hingga Agustus 2026.(Renita)
0 Komentar