Acara dihadiri oleh Wali Kota Robinsar, Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, serta jajaran Forkopimda dan pejabat eselon II Pemkot Cilegon. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi juga turut berpartisipasi.
Wali Kota Robinsar menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaring aspirasi dan memperkuat komunikasi dua arah. Pemerintah berkomitmen membuka ruang dialog agar isu-isu yang muncul dapat direncanakan ke dalam program kerja.
Robinsar menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik konstruktif. Beberapa isu yang dibahas antara lain kasus kekerasan dan pencabulan, infrastruktur drainase dan banjir, serta kualitas pendidikan. Terkait kasus kekerasan, pemerintah telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mempercepat penanganan melalui DP3AKB dan unit PPA.
Di sektor infrastruktur, Pemkot terus memperbaiki drainase, menangani banjir, dan mengembangkan taman layak anak. Sementara di pendidikan, anggaran dioptimalkan melalui pemetaan kebutuhan dari APBD dan dana CSR industri.
Pemerintah juga akan melaksanakan program inovatif di bidang pertanian dengan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas. Mahasiswa yang berminat diundang untuk berpartisipasi dalam mendorong ketahanan pangan daerah.
Menurut Robinsar, sekitar 70 persen aspirasi mahasiswa sudah masuk dalam perencanaan atau tahap implementasi. "Forum ini bukan ajang pembelaan diri, melainkan ruang untuk menyampaikan progres dan memperkuat komunikasi," ujarnya.
Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi mahasiswa sejak awal masa kepemimpinan. Ia mengapresiasi antusiasme mahasiswa yang menunjukkan kepedulian besar terhadap pembangunan Cilegon.
Perwakilan mahasiswa Sarinah Hani dari GMNI Cilegon menyampaikan aspirasi terkait perlindungan perempuan dan anak. Ia menyoroti situasi darurat keamanan akibat maraknya kasus pelecehan seksual dan menginginkan langkah nyata dari pemerintah serta aparat penegak hukum.
Sarinah juga mempertanyakan aksesibilitas Kantor PPA agar korban dapat mudah memperoleh layanan. Selain itu, ia menyatakan bahwa taman layak anak di Cilegon belum memenuhi standar, dengan sarana yang rusak, tidak adanya fasilitas ramah ibu menyusui, dan aktivitas merokok di area tersebut.
Ia juga menyampaikan harapan akan sosialisasi dan implementasi optimal Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di daerah. "Segala bentuk pelecehan seksual tidak boleh ditoleransi. Ini harus menjadi komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman," pungkasnya.(*)
0 Komentar