Ketua HMI Cilegon, TB Rizki Andika, menegaskan bahwa kejadian ini membuktikan lemahnya sistem keselamatan industri yang mengancam keselamatan warga.
HMI mendesak PT Vopak untuk terbuka dan jujur mengenai jenis serta dampak gas yang bocor. "Masyarakat berhak tahu apa yang mereka hirup.
Jangan korbankan keselamatan publik demi kepentingan bisnis," tegas Rizki.
Rizki juga menyoroti buruknya manajemen krisis karena hingga kini belum ada kepastian mengenai tingkat bahaya gas tersebut.
HMI mendesak Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak tegas tanpa kompromi jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur.
Selain itu, HMI mengkritik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon yang belum memiliki laboratorium mandiri untuk menguji polusi gas kimia. Ketergantungan pada pihak lain dalam situasi darurat dinilai sebagai kegagalan sistemik pemerintah.
HMI menekankan bahwa insiden ini harus dianggap sebagai bencana industri serius. Mereka menuntut pemerintah segera membenahi teknologi mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang dan membahayakan nyawa manusia di Kota Cilegon.(*)
0 Komentar