Menanggapi hal ini, Pemerhati Ketenagakerjaan dan Praktisi K3, Arif A Wahyudi, menegaskan bahwa modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Cilegon yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Cilegon merupakan langkah strategis dan visioner dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal, meski dampaknya terhadap penurunan angka pengangguran tidak dapat dirasakan secara instan.
Arif menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak bisa diukur hanya dalam rentang waktu pendek.
“BLK bukan sekadar soal kuantitas pelatihan. Yang sedang dibangun pemerintah hari ini adalah fondasi pemetaan minat dan bakat pencari kerja, penyesuaian dengan kebutuhan industri, serta penguatan kompetensi berbasis link and match,” ujar Arif, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa modernisasi BLK justru menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia industri yang terus berkembang. Penyesuaian teknologi peralatan pelatihan dengan standar industri dinilai sebagai langkah maju agar lulusan BLK tidak tertinggal secara kompetensi.
“Dimodernisasinya BLK berarti pemerintah sudah memastikan bahwa alat dan metode pelatihan selaras dengan kebutuhan industri saat ini. Ini adalah bukti kesiapan jangka panjang, bukan kebijakan reaktif,” jelasnya.
Arif juga menyoroti bahwa dalam satu tahun pemerintahan Robinsar–Fajar, penguatan BLK telah berjalan secara bertahap dan terstruktur. Ia menilai proses tersebut ibarat gayung bersambut, di mana kebijakan, kesiapan sarana, dan pembenahan sistem terus saling menguatkan.
“Perubahan besar memang tidak bisa dilakukan secara instan. Tapi yang perlu diapresiasi, proses penguatannya jelas berjalan. Hasilnya akan terlihat seiring waktu, terutama saat lulusan BLK mulai terserap lebih luas oleh industri,” katanya.
Lebih lanjut, Arif menilai komitmen pemerintah dalam mendorong standar nasional kompetensi sebagai langkah strategis yang sangat krusial. Saat ini, kata dia, pemerintah tengah merumuskan formulasi agar warga Cilegon dapat memperoleh sertifikasi kompetensi dari BNSP maupun Kementerian Ketenagakerjaan RI sesuai bidang keahliannya masing-masing.
“Prinsipnya jelas, SDM Cilegon harus memiliki legitimasi atas kompetensinya. Ketika sertifikasi ini berjalan masif, industri tidak lagi punya alasan mencari tenaga kerja dari luar daerah,” tegas Arif.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya akan berdampak pada penurunan pengangguran, tetapi juga membawa efek domino pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau warga bekerja, dampaknya bukan hanya soal dapur. Akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup keluarga akan ikut meningkat. Ini pembangunan SDM yang utuh,” ujarnya.
Terkait kerja sama dengan dunia industri, Arif menyebut bahwa nota kesepahaman (MoU) terkait pemenuhan tenaga kerja lokal merupakan langkah maju. Ia menekankan bahwa tantangan berikutnya adalah penguatan pengawasan agar implementasi kebijakan berjalan optimal.
“Kalau MoU sudah ada, artinya arah kebijakannya sudah benar. Tinggal bagaimana pengawasan dan evaluasi dilakukan secara konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga lokal,” pungkasnya. (Zal)
0 Komentar