Plt Sekda Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, isi utama MoU adalah kesepakatan penyediaan akses jalan menuju kawasan pelabuhan. Selama lebih dari satu dekade, pembangunan pelabuhan terhenti karena persoalan akses yang belum terselesaikan.
"Sejak 2012, pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon belum berjalan. Kuncinya ada di akses jalan. Kalau tidak ada akses, sulit membicarakan pelabuhan," kata Aziz kepada Diskominfo Kota Cilegon, Jumat (23/1/2026).
MoU juga memuat klausul evaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan milik Krakatau Steel. Namun Aziz menegaskan, evaluasi tersebut bukan alat negosiasi, melainkan bagian dari kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
"Itu bukan bargaining. Evaluasi NJOP dilakukan sesuai amanat pemerintah pusat untuk kemudahan investasi," tegasnya.
Ia menambahkan, Cilegon saat ini memiliki realisasi investasi tertinggi di Banten dan masuk empat besar nasional. Pemkot Cilegon berkomitmen menjaga momentum tersebut agar target investasi 2026 terus meningkat.
"Itu bagian dari komitmen mendukung pertumbuhan investasi," ujarnya.
Sementara itu, Plt Asda II Tunggul Fernando Simanjuntak menyatakan bahwa kekhawatiran berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat evaluasi NJOP tidak tepat. Terbukanya akses pelabuhan akan memunculkan sumber PAD baru dari sektor investasi.
"Kalau ada penyesuaian di satu sektor, akan tergantikan dari sektor lain seperti BPHTB dan aktivitas investasi baru. Ini strategi untuk hasil yang lebih besar," jelas Tunggul.
Pasca penandatanganan MoU, tahapan berikutnya adalah penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT PCM dan PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI) sebagai pengelola kawasan. Setelah itu, PT PCM dapat segera melakukan aktivitas di lahan pelabuhan.
"PKS akan dibuat dalam waktu dekat agar pembangunan pelabuhan segera berjalan," tutupnya.(*)
0 Komentar