Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, penurunan IPH hasil dari upaya pemerintah pusat dan daerah menjaga pasokan kebutuhan pokok. "Daerah terdampak tadinya inflasi tinggi. Dengan kerja keras pemerintah pusat seperti Bulog dan Badan Pangan serta pemerintah daerah, inflasi bisa diatasi," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (27/01/2026).
Pada Desember 2025, kenaikan IPH disebabkan terputusnya akses jalan dan jembatan serta kerusakan pasar. Pemerintah segera percepat distribusi melalui berbagai jalur, termasuk pengiriman minyak goreng dan beras dengan heli atau pesawat Hercules. Infrastruktur bandara di Aceh dan Sumut seperti Bandara Rembele di Bener Meriah juga mempercepat distribusi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hanya beberapa daerah yang masih kenaikan IPH, yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Kota Langsa (Aceh), Kabupaten Nias Selatan (Sumut), serta Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman (Sumbar). Sebagian besar kabupaten/kota lainnya sudah turun harga.
Seluruh jalan nasional di tiga provinsi kini berfungsi kembali. Pasar di Sumut dan Sumbar beroperasi 100 persen, sedangkan di Aceh sebanyak 73 dari 112 pasar sudah aktif kembali.
Mendagri menegaskan, capaian ini hasil kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membuka akses distribusi pascabencana. "Ini kerja keras luar biasa untuk memenuhi pasokan di tengah kesulitan. Dropping udara, pembukaan jalan oleh PU, Danantara, dan pemerintah daerah memberikan dampak positif," tandasnya.
Ia berharap stabilitas harga dapat terus terjaga seiring pemulihan infrastruktur dan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat.(*)
0 Komentar