Andra Soni mengatakan bahwa BPJS Kesehatan adalah unsur pendukung utama pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya akses kesehatan yang adil dan setara bagi seluruh warga.
"Kinerja kepala daerah diukur dari kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan," ujar Andra.
Menurutnya, Pemprov Banten terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan memperluas cakupan pelayanan kesehatan. Keberadaan BPJS Kesehatan dinilai krusial untuk mencapai target tersebut.
"Cakupan kepesertaan harus terus diperluas agar seluruh rakyat Banten mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan setara," tambahnya.
Andra mengungkapkan bahwa Banten memiliki lebih dari 130 rumah sakit dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Ia berharap semua fasilitas tersebut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memudahkan akses masyarakat.
Untuk meningkatkan kepesertaan khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI), Gubernur akan memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan angka kepesertaan aktif.
"Kami berharap BPJS Kesehatan terus memberikan edukasi transparan kepada masyarakat, sehingga warga memahami hak-hak mereka termasuk layanan yang ditanggung dan tidak ditanggung," jelasnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah berjalan 11 tahun adalah program strategis nasional.
"Dalam 10 tahun, Indonesia mencapai UHC dengan capaian tercepat di dunia," ungkap Ghufron. Ia menambahkan bahwa kesuksesan ini harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur kesehatan dan penyediaan tenaga medis oleh pemerintah daerah.
Banten meraih penghargaan atas pencapaian tingkat kepesertaan JKN sebesar 98 persen dengan tingkat keaktifan 80 persen pada tahun 2025. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.(*)
0 Komentar