Terlebih dua komponen pendapatan akan mengalami kontraksi secara signifikan di 2026.
Plt Kepala Bappeda Kota Cilegon Syafrudin mengatakan, pemotongan Turunan Kebijakan Dana atau TKD menjadi salah satu penyebab.
Dimana pemotongan TKD tersebut telah memicu pengurangan anggaran sebesar Rp236 miliar.
"TKD menjadi salah satu penyebab dari turunnya anggaran Cilegon tahun depan," katanya saat dihubungi melalui telepon genggam, Selasa 2 Desember 2025.
Selain TKD, kata Syafrudin, komponen lain adalah pendapatan pajak daerah yang ikut melemah.
Ini menyebabkan bertambahnya penurunan anggaran daerah 2026, yakni sebesar Rp76 miliar.
"Total penurunan anggaran mencapai Rp312 miliar," ujarnya.
Setelah angka TKD keluar, lanjut Syafrudin, Bappeda langsung melakukan sinkronisasi data.
Ini agar publik menerima informasi secara akurat tanpa memunculkan ekspektasi yang terlalu berlebih.
"Saya ingin masyarakat mendapatkan data yang benar. Karenanya harus sinkron dan akurat," tuturnya.
#Dampak
Penurunan anggaran tersebut berdampak pada sektor bantuan sosial, sehingga Pemkot siapkan pola kenaikan bertahap.
Kenaikan honor marbot, pemandi jenazah, pegawai madrasah, dan RT/RW tetap berjalan.
"Pola kenaikan tetap dijalankan, namun bertahap sesuai kemampuan fiskal. Intinya janji politik tetap kami jalankan," ucapnya.
Selain pada sektor bantuan sosial, penurunan anggaran ini juga berdampak pada kegiatan belanja penunjang.
Namun Syafrudin memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelayanan dasar.
"Pelayanan dasar tetap berjalan penuh demi menjaga kepentingan masyarakat," katanya.
#Diamankan
Di sisi lain, Syafrudin menyebut jika pihaknya mengamankan kegiatan infrastruktur prioritas.
Ini agar seluruh target RPJMD milik Pemkot Cilegon terus bergerak tanpa mengalami penundaan berarti.
"Misalnya pembebasan lahan JLU, revitalisasi sekolah, pembangunan taman, stadion mini, penguatan rumah sakit, itu tetap berjalan," katanya. (*)
0 Komentar