Dalam sambutannya, Robinsar menegaskan bahwa kegiatan ini untuk menegakkan kembali pengelolaan kendaraan dinas yang tertib dan efesien.
"Selama satu bulan BPKAD sudah mulai mengumpulkan pada tahap pertama ini terkumpul sejumlah empat ratus tiga puluh lima unit kendaraan, dan terverifikasi ada sembilan puluh sembilan kendaraan yang akan segera dilelang, dan kami masih menjalankan pendataan untuk kedepannya dapat memaksimalkan efesiensi kembali," ungkapnya.
Robinsar menyampaikan, kedepannya penyediaan kendaraan dinas di setiap OPD akan dibatasi. “Kedepannya kami akan membatasi, hanya Kepala dinas atau Kepala Badan, dan Kepala Bidang saja yang diperkenankan menggunakan kendaraan dinas, serta dibatasi kendaraan operasional disetiap dinasnya," tuturnya.
"Ini menjadi konsen kami bersama, bukan hanya fokus terhadap peningkatan PAD, tapi juga efektif dalam pembelanjaan anggaran, untuk menghindari kemubaziran anggaran," tambahnya.
Pada kesempatan ini, Robinsar turut menyinggung untuk menjaga iklim investasi yang akan masuk di Kota Cilegon.
“Kami siap mengawal jika ada yang mempersulit, akan kami tindak tegas, namun tetap sesuai dengan prosedur yang ada. Kami sadar bahwa jika adanya investasi yang masuk tentunya akan berdampak pada perekonomian daerah, maka sekali lagi kami meminta kekompakannya dalam mendukung dan mempermudah investasi di Kota Cilegon," ujarnya. (*)
0 Komentar