Robinsar menyampaikan dari hasil pendataan, ditemukan warga yang sudah meninggal, pindah domisili, sudah punya asuransi lain, atau secara ekonomi sudah mampu namun masih terdaftar. Semua itu perlu segera ditindaklanjuti bersama BPJS Kesehatan.
“Kalau data belum diperbarui, anggaran tetap terpakai padahal yang bersangkutan sudah tidak berhak. Padahal masih banyak warga yang membutuhkan. Ini bukan mengubah kategori penerima, melainkan memastikan cakupan akurat,” ujarnya. Sekitar 98 persen peserta masih memenuhi syarat.
Proses pencabutan kepesertaan dilakukan secara tertib administrasi. Khusus yang meninggal, akta kematian harus dibuat lebih dulu agar haknya dapat dihentikan dan dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.
Kepala Bagian Pemerintahan Upik Suwardani melaporkan seluruh 43 kelurahan telah menyerahkan data. Terdapat 896 warga yang meninggal, 1.077 pindah domisili, 22 sudah ditanggung pihak lain, dan 2.617 warga yang sudah mampu. Total 4.612 data akan segera disesuaikan.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Hayati Nufus mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar mencapai target di atas 30 persen akhir tahun. IKD memudahkan warga mengakses dokumen tanpa perlu membawa fisik.
Ia juga mengajak mempergencarkan pelaporan kematian lewat program PADUKA. Data yang diperbarui akan terhubung langsung dengan sistem BPJS, sehingga bantuan tepat diberikan kepada yang berhak. “Mari bersinergi, tidak saling menyalahkan. Terima kasih kepada camat dan lurah yang terus bergerak,” pesannya.(*)
0 Komentar